Pemkab Aceh Selatan Masih Tersangkut Sisa Piutang Rp 386 Juta

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Selatan masih belum melunasi atau menyetorkan sisa piutang kas bon tahun 2001 hingga 2008 sebesar Rp 386.245.980 ke kas negara.
Temuan itu terungkap dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI per 31 Desember 2009, yang diperoleh Global di Tapaktuan, Jumat (30/7) kemarin.

Uang negara yang belum ada pertanggungjawabannya itu diterima oleh sembilan orang oknum pejabat Pemkab Aceh Selatan, yakni LM sebesar Rp 100.000.000 yang diterima tanggal 4 Februari 2007, IM sebesar Rp 29.200.000 yang diterima tanggal 17 Mei 2004.

Kemudian AR sebesar Rp 42.000.000 diterima tahun 2008, SUK sebesar Rp 2.000.000 diterima tanggal 24 November 2004, MA sebesar Rp 1.000.000 diterima tanggal 17 November 2008, MR sebesar Rp 20.000.000 diterima tangga 21 November 2007, NAF sebesar Rp17.075.000 diterima tahun 2003, MAS sebesar Rp 11.500.000 diterima tanggal 20 Oktober 2008 dan AB sebesar Rp163.470.980 diterima tahun 2008.

Menurut BPK, tindakan tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah, sehingga kondisi tersebut berpotensi mengakibatkan kerugian keuangan daerah sebesar Rp 386.245.980.

Sebab, kondisi tersebut terjadi karena Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah TA 2001-2008, yang sekarang menjabat sebagai Kepala Bagian Umum Setdakab, Abu Bakar SE, lalai dalam mengeluarkan kas bon dan menarik uang dari penerima kas bon yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, penerima kas bon tidak beritikad baik menyelesaikan kas bon tersebut ke kas daerah.

Dalam ProsesSementara itu, Bupati Aceh Selatan, Tgk Husin Yusuf melalui Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab), Drs H Harmaini MSi, ketika dikonfirmasi Global di ruang kerjanya, Jumat (30/7), mengakui bahwa masih ada sebanyak sembilan orang oknum pejabat di jajarannya yang belum selesai mempertanggungjawabkan sisa kas bon.

'Kas bon tersebut tidak ada kaitan dengan dinas, melainkan bon dalam bentuk keperluan pribadi masing-masing penerima," kata Harmaini.Menurutnya, sesuai dengan instruksi dari auditor BPK, pihaknya diberi tenggat waktu selama 60 hari untuk menyelesaikan persoalan tersebut, yakni paling lambat akhir Desember 2010.

"Saat ini, kami terus mendesak kepada para penerima kas bon tersebut untuk segera mengembalikannya ke kas daerah, dengan cara baik dipotong gaji tiap bulannya. Alhamdulillah ada diantara mereka yang sudah hampir melunasi piutang kas bon tersebut ke kas daerah," pungkas Sekda.

Sumber: http://www.harian-global.com

edisi Selasa, 3 Agustus 2010

Mahasiswa Demo ke DPR Aceh dan Dinas Pertambangan dan Energi (DISTAMBEN)

Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Peduli Menggamat (APM), mendesak DPR Aceh serta Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Aceh, segera menghentikan operasional PT PSU (Pinang Sejati Utama) di Desa Simpang Dua, Menggamat, Kecamatan Kluet Tengah, Aceh Selatan. Mereka menilai, penambangan bijih besi yang dilakukan PT PSU di kawasan itu, berdampak buruk terhadap kehidupan masyarakat setempat.

Hal tersebut disuarakan para aktivis APM dalam aksi demonstrasi yang dilakukan di Gedung DPR Aceh, dan Kantor Distamben Aceh, Kamis (15/4) siang. Dalam aksinya, massa juga mengusung beberapa poster dan spanduk berdana kecaman terhadap PT PSU. Dalam aksi di Gedung DPR Aceh, koordinator lapangan, Mulmindra menuding Pemerintah Aceh Selatan, terkesan menutup mata dengan penambangan bijih besi yang dilakukan PT PSU, yang sampai saat ini masih beroperasi. Menurut dia, kehadiran PT PSU di wilayah itu, bukannya membawa manfaat bagi 2000 kepala keluarga (KK) di sana, tapi malah menimbulkan kesengsaraan.

“Selain mengingkari kesepakatan yang telah diikrarkan bersama masyarakat, pengoperasional armada-armada milik PT PSU yang mengangkut biji besi itu, juga telah menimbulkan kerusakan jalan yang cukup fatal,” kata Mulmindra. Ia menyebutkan bentuk pengingkaran itu antara lain, PT PSU tidak pernah menyalurkan bantuan ke rumah ibadah, tidak pernah menyantuni anak yatim, mengganti rugi tanaman warga, serta perbaikan jalan. “Setelah sekian lama PT PSU itu beroperasi, kesepakatan itu tidak pernah direalisasi. Mereka hanya meraup keuntungan pribadi sebesar-besarnya, sementara kondisi masyarakat di sekitar itu semakin memprihatinkan. Warga hanya menghirup debu dari kegiatan penambangan itu,” ungkap Mulmindra.

Dampak paling fatal sebut Mulmindra sekitar 2000 KK di daerah pergunungan itu terancam terisolir, karena kondisi jalan rusak parah dan tergerus beratnya beban biji besi yang diangkut oleh setiap armada PT PSU setiap harinya. Meski telah dilakukan berbagai upaya baik menyurati Pemkab Aceh Selatan maupun melakukan mogok massal para angkutan umum, namun tidak ada tanda-tanda penyelesesaian dari pemerintah kabupaten.

“Kami cukup menyayangkan hal itu. Bahkan ada dugaan besar keterlibatan Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan dalam hal ini. Kalau tidak, mana mungkin mereka cuek dengan kondisi masyarakatnya. Jadi, masalah izin dan segala pemanfaatan dari penambangan itu kami yakin dinikmati oleh mereka dari kalangan pemerintah kabupaten,” pungkas Mulmindra dalam orasinya.

Anggota DPRA dari Komisi D (bidang pembangunan), Ir Jufri yang menyambut kedatangan para demonstran mengatakan, pada prinsipnya mereka akan merespon dengan cepat segala sesuatu yang berbenturan dengan kepentingan masyarakat banyak. Hanya saja, kata Jufri, persoalan tersebut merupakan kewenangan dari Komisi B (membidangi perekonomian, termasuk pertambangan).

“Kami akan sampaikan hal ini saat Komisi B kembali. Mereka dijadwalkan sampai pada rabu depan di Banda Aceh. Tapi, yang perlu dipahami, bahwa persoalan ini akan kita sikapi dengan cepat,” ungkap Jufri. Mendapat jawaban itu, massa langsung membubarkan diri dan menuju ke Dinas Pertambangan dan Energi Aceh, untuk menyampaikan uneg-uneg yang sama. Rombongan massa itu disambut Sekretaris Dinas Pertambangan dan Energi Aceh, Drs Darjalil dan Kasi Pengusahaan Pertambangan, Mahdi Nur.

Butuh proses
Mahdi Nur yang menjawab pernyataan sikap dari demonstran menyebutkan, pihaknya akan merespon apa yang menjadi aspirasi para demonstran dan masyarakat Kluet Tengah serta Kluet Utara umumnya. “Semuanya butuh proses dan kami akan mempelajari semua mekanisme itu terlebih dahulu. Tapi, apa yang menjadi aspirasi adek-adek hari ini akan kami sikapi secepatnya. Bahkan kemungkinan besar kita akan turun langsung ke Simpang Dua, Menggamat, Aceh Selatan,” sebutnya.

Mendapat jawaban itu massa, langsung membubarkan diri, seraya berjanji bila penambangan itu dalam dua minggu tidak dihentikan operasionalnya sementara APM bersama masyarakat, akan melakukan penyegelan secara paksa terhadap operasional PT PSU.(mir)

Serambi Indonesia, edisi 16 April 2010

Manggamat - Kota Fajar Jalan Lintasan Rusak Parah

Ruas jalan lintasan Kluet Tengah-Kluet Utara, Aceh Selatan, sepanjang 800 meter yang baru setahun diaspal, kini konidisinya rusak parah. Kerusakan jalan itu disebabkan sering dilintasi truk pengangkut batu bijih besi milik PT Pinang Sejati Utama. Deni Irmansyah, anggota DPRK Aceh Selatan asal pemilihan Kluet, kepada Serambi, Jumat (26/3) mengatakan, kondisi jalan Desa Jambo Papeun, yakni lintasan Manggamat Kluet Tengah-Kutafajar Kluet Utara yang sudah diaspal hotmix tahun 2009 sepanjang 800 meter sudah rusak parah dan sulit dilintasi berbagai jenis kenderaan.

Selain berlobang, juga aspal yang baru berumur setahun itu sudah mengelupas hingga terlihat tanah. Kondisi demikian, kerapkali terjadi kecelakaan lalu lintas terutama pengendara sepeda motor. “Sebagian besar ruas jalan berlobang serta bergelombang, bahkan jalan itu mirip kubangan kerbau jika musim hujan dengan kedalaman 20-50 sentimeter,” katanya. Deni mengatakan, kerusakan jalan antar kecamatan itu sudah berlangsung beberapa bulan terakhir akibat dilintasi ratusan truk pengangkut batu bijih besi milik PT Pinang Sejati Utama yang melebihi tonase.

Menurutnya, akibat kerusakan jalan tersebut secara langsung berdampak terhadap perekonomian masyarakat, karena sejak jalan itu rusak mobil angkutan umum enggan masuk ke lokasi untuk membawa hasil pertanian masyarakat. Selain itu, warga yang tinggal di sekitar lintasan jalan menimbulkan debu yang bertebaran hingga memasuki rumah. “Dari segi kesehatan tentu warga yang tinggal di sekitar lintasan terganggu oleh debu dan bisa menimbulkan gangguan penyakit,” ujar. Untuk itu, ia mendesak pemerintah setempat agar memperbaiki kerusakan jalan tersebut. Kepada perusahaan tambang beji besi supaya mentaati aturan angkutan. Sebab jika dibiarkan berlarut-larut kerusakan jalan itu akan bertambah parah.

Sementara Camat Kluet Tengah, Drs Kafrawi membenarkan bahwa ruas jalan Desa Jambo Paeun, lintasan Manggamat-Kutafajar kini semakin memprihatinkan. Menurutnya untuk perbaikan jalan itu sudah ada kesepakatan antara Dinas Perhubungan dengan PT Pinag Sejati Utama, bahwa semua kerusakan jalan dilintasan itu akan ditanggulangi oleh PT Pinang Sejati Utama.(az)

Sumber: Serambi Indonesia
27/03 2010

Di Labuhan Haji 10 Desa Terisolir, Warga Blokir Jalan

Merasa tidak mendapat respon dari Pemkab Aceh Selatan setelah dua pekan berdelegasi ke kantor bupati tentang terlantarnya proyek Otsus jalan lingkar yang menjangkau sepuluh desa di Kecamatan Labuhanhaji Barat, ratusan warga demo memblokir jalan masuk di empat titik, Kamis (25/3). Akibat pemblokiran pintu masuk, sepuluh desa yang dilingkari jalan tersebut menjadi terisolir. Mereka juga minta Camat mundur dari jabatannya karena dianggap tidak becus memperjuangkan nasib warga.

Tepat pada gerbang masuk menuju pondok Pasantren Darussalam, pusat pasar Blangkeujeren, ibukota Kecamatan Labuhanhaji Barat mereka menanam pohon pisang dan membuat pagar dari kayu, sehingga tidak bisa dilalui kenderaan roda empat. Di lokasi ini mereka juga memasang spanduk dan poster berisi beragam tulisan mengecam kebijakan pemerintah karena tidak perduli terhadap penderitaan rakyat.

Pendemo di bawah koordinator Ali Zamzami, melakukan orasi di pinggir jalan negara jurusan Tapaktuan-Meulaboh dan mendapat pengawalan ketat dari aparat Polres Aceh Selatan dan Polsek setempat, dipimpin Kapolres AKBP Awi Setiyono. Mereka membentang spanduk dan poster, meminta Pemkab Aceh Selatan dan Pemprov. Aceh menindaklanjuti pembangunan jalan lingkar yang rusak parah.

Mereka tetap bersikeras tidak mau membuka pemblokiran, sebelum ada titik temu dan kejelasan dari Pemkab terhadap tindaklanjut pembangunan jalan tersebut. “Kami minta camat Labuhan Haji Barat mundur dari jabatan karena tidak memihak rakyat,” ucap seorang orator aksi demo.

Koordinator Lapangan Ali Zamzami, malah mengancam akan menyegel kantor camat dan menurunkan camat Suhaidi dari jabatannya dalam tempo tiga hari, jika tuntutan mereka tentang kepastian pembangunan jalan tidak diperoleh, agar bisa dibangun tahun 2010 ini juga.

”Kami sudah sangat menderita, musim kemarau menghirup debu dan bila hujan mandi lumpur karena ruas jalan becek, dipenuhi kubangan dan berlumpur,” sebut Ali Zamzami seraya meminta camat menghubungi petinggi Aceh Selatan di Tapaktuan.

Camat Suhaidi akhirnya meluncur ke Tapaktuan guna menghubungi Bupati Husin Yusuf agar tuntutan mereka jelas. Namun camat berhasil mengajak Asisten II H.Tanius MN, SE, MM mewakili Sekdakab Harmaini dan Kadis PU H. Zuhri Azman, ST serta Kabag Pembangunan Setdakab Drs. Afdal.

Dalam kesempatan itu, massa membawa pejabat kabupaten menelusuri jalan lingkar yang rusak dengan sepeda motor. Kepada massa Asisten II Tanius hanya berjanji akan menyampaikan persoalan itu kepada Bupati Husin Yusuf, guna mencari solusi.

Mendapat jawaban yang mereka nilai kurang memuaskan, sebelum membubarkan diri secara tertib, juga mengancam akan mengerahkan massa lebih besar lagi melalukan aksi demo. Tapi pemblokiran jalan di empat titik tersebut hingga sore kemarin masih berlangsung.

Secara terpisah, Azmir, SH anggota DPRK Aceh Selatan yang juga berasal dari pemilihan Labuhanhaji kepada wartawan mengatakan, jika tahun 2010 belum ditanggapi, akan diupayakan pihak provinsi menganggarkan pada APBD 2011. “Saya akan berjuang penuh untuk kesejahteraan rakyat,” katanya.

Menurut dia, jalan itu pernah dianggarkan melalui dana Otsus Provinsi Aceh tahun anggaran 2008 dan diluncurkan tahun 2009, tetapi ditelantarkan kontraktor, sehingga jalan sepanjang delapan km itu terbengkalai dan rusak parah.

“Ironisnya, pihak propinsi belum memberi tindakan yang serius dan menindaklanjuti pembangunannya, sepertinya Pemprov. Aceh melihat Aceh Selatan khususnya Labuhanhaji, hanya sebelahmata,” tambah Azmir seraya mengakui, jika warga bisa bersabar, pihaknya sore itu juga berangkat ke Banda Aceh, menghubungi pejabat provinsi dalam kaitan tuntutan masyarakat ini.(b19)

Sumber : Waspada
edisi 26 Maret 2010
http://waspadamedan.com

Tim Dikti Tinjau Lokasi Pembangunan Politeknik Aceh Selatan

Tim Direktorat Pendidikan Tinggi (Dikti) Departemen Pendidikan Nasional, Jumat (19/3) meninjau lokasi rencana pembangunan kampus Politeknik Aceh Selatan. Sesuai rencana, lembaga pendidikan itu akan diresmikan pada 10 Oktober 2010 mendatang. Penanggung jawab pembangunan politeknik, Daska Aziz dan Sekretaris tim pendiri, Jasmiadi Jakfar kepada wartawan mengatakan, tim yang meninjau lokasi itu enam orang, diketuai Syaifuddin. Katanya, tim ini telah meninjau empat lokasi masing-masing di Peulumat, Kecamatan Labuhan Haji Timur, Perbukitan Gunung Ribee, Kecamatan Samadua, Perbukitan Aroya Tapaktuan, dan lokasi Ujung Padang Asahan, Kecamatan Pasie Raja.

Menurutnya, untuk menentukan lokasi pembanguna kampus politeksnik itu, Pemkab Aceh Selatan masih menunggu rekomendasi yang akan disampaikan tim verifikasi dari Dikti itu. “Semua tahapan masih dalam proses, semoga poliktenik tersebut mendapat dukungan dari semua komponen masyarakat, sehingga akan lahir sumber daya manusia yang handal dan professional di daerah kita ini,” kata Jasmiadi. Sebelumnya Jasmiadi mengatakan, sebanyak 15 calon pengajar dan dua calon tenaga pendukung politeknik Aceh Selatan akan diberangkatkan untuk mengikuti pelatihan pelatihan metedologi pengajaran di Politeknik Caltex Riau, Politeknik Manfaktur Bangka Belitung, Polieknik Aceh dan Politeknik Manufaktur Bandung.

Mahasiswa baru
Bupati Aceh Selatan, Daska Azis dalam konfrensi pers di ruang rapat kepada wartawan mengatakan, penerimaan mahasiswa baru akan dimulai pada Juni hingga September 2010, dan kuliah perdana dijadwalkan 10 Oktober 2010. “Pada hari itu juga akan dilakukan peresmian politeknik tersebut,” katanya. Katanya, pada tahap pertama lembaga pendidikan itu akan membuka empat jurusan, yakni Teknik Komputer, Teknik Informatika, Teknik Mesin dan Teknik Industri. Setiap jurusan akan menerima 60 mahasiswa. Ketua DPRK Aceh Selatan, Safiron mengatakan, pihak legislatif sangat mendukung pendirian Politeknik Aceh Selatan (Poltas) itu dan telah menganggarkan dan Rp 10 miliar dalam APBK 2010. “Pendirian Poltas sudah final, kami akan membantu sepenuhnya,” kata Safiron.(az)

sumber : serambi Indonesia
edisi 20 maret 2010

Bupati Aceh Selatan Dihadiahi Pinang Muda

Sekitar 20-an mahasiswa asal Aceh Selatan, Rabu (10/3) kemarin, melakukan unjuk rasa ke Gedung DPR Aceh, di Jalan Tgk Daud Beureueh, Banda Aceh. Dalam aksinya, para mahasiswa menyatakan kekecewaannya terhadap kinerja Bupati dan Wakil Bupati Aceh Selatan, Husen Yusuf dan Daska Aziz karena dinilai belum berhasil membawa perubahan di daerah mereka.

Wujud kekecewaan itu diekspresikan dengan menyerahkan rapor merah plus beberapa butir pinang muda (pineung nyen) kepada Bupati dan Wakil Bupati Aceh Selatan. Kedua barang yang dimaksudkan sebagai simbol kegagalan dan “obat kuat” itu dititipkan melalui salah seorang anggota DPRA, Ir Jufri. Para mahasiswa itu juga menuntut Parlemen Aceh ikut mengawasi kinerja pasangan bupati dan wakil bupati yang terpilih dalam pilkadasung 2006 lalu.

Amatan Serambi, massa yang menamakan diri Koalisi Elemen Masyarakat Aceh Selatan (Kemas) itu, tiba di Gedung DPRA sekira pukul 10.30 WIB. Koordinator Aksi, Adi Irawan dalam orasinya menyebutkan, pada tanggal 10 Maret 2010 kemarin, pasangan Husen dan Daska sudah dua tahun memimpin Aceh Selatan.

“Namun, kebijakan pembangunan selama kepemimpinan mereka tidak mempunyai arah terobosan yang jelas. Bahkan jauh dari visi misi diusung keduanya saat berkampanye dulu, seperti masih rendahya pelayanan kesehatan, pendidikan, dan perekonomian masyarakat,” sebut Adi Irawan. Karena itu, menurut Adi selama dua tahun kepemimpinan Bupati dan Wabup pilihan rakyat itu, pengangguran dan kemiskinan di Aceh Selatan semakin meningkat. “Apabila kegagalan ini terus dibiarkan, maka berdampak buruk terhadap kehidupan masyarakat Aceh Selatan,” tambah Adi.

APBK menurun
Orator lainnya, Devi Satria dalam orasinya menyebutkan kegagalan lain Husen dan Daska dari segi menurunya Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Selatan setiap tahun. Misalnya pada 2008, APBK Aeh Selatan Rp 505 miliar, pada 2009 menurun menjadi Rp 438 miliar dan turun lagi pada 2010 menjadi Rp 418 miliar.

“Ironisnya lagi pada tahun ini, 79 persen APBK Aceh Selatan untuk belanja langsung atau belanja tidak langsung pegawai. Sedangkan untuk pembangunan dan program yang memihak rakyat hanya 21 persen, bahkan dua persen dari 21 persen itu juga diselipkan lagi untuk kepentingan PNS,” kata Devi.

Setelah hampir satu jam berorasi, seorang perwakilan anggota DPRA Sidik Fahmi menjumpai massa. Saat itu, Koordinator Aksi Adi Irawan membacakan pernyataan sikap, termasuk membacakan tiga tuntutan Kemas. Isi tuntutan, meminta Bupati dan Wabup Aceh Selatan menempati janji-janji kampanye yang dituangkan dalam draf visi misi pasangan ini agar diperbaiki dalam waktu tiga tahun lagi kepemimpinan mereka. Bupati dan Wabup, maksimal dalam waktu dua bulan harus mengevaluasi kinerja Satuan Kerja Pemerintah Kabupaten (SKPK) Aceh Selatan yang lamban bertugas. Terakhir, massa Kemas menuntut jika 2,5 tahun Husen dan Daska tidak mampu menjalankan visi misi mereka untuk perbaikan daerah penghasil pala itu, maka keduanya diminta mundur dari jabatan.

Sempat ketegangan
Setelah mendengarkan tuntutan massa, anggota DPRA, Sidik Fahmi mengucapkan terima kasih. Namun, untuk bisa menanggapi atau membahas secara terperinci, Sidik meminta perwakilan mahasiswa memasuki ruang rapat di dewan. Tapi tawaran itu ditolak oleh mahasiswa. “Kami meminta tuntutan kami ditanggapi di sini,” ujar seorang mahasiwa dengan nada keras. “Anggota dewan tak profesional menanggapi tuntutan rakyat,” tambah seorang mahasiswa lainnya.

Sidik Fahmi tampak tersinggung dengan kata-kata mahasiswa, kemudian dengan nada emosi dia menjawab. “Bukan saya tak profesional, tapi kalian yang kurang ajar,” balas Sidik Fahmi. Saat perdebatan itu, suasana mulai tegang. Kemudian, Sidik meninggalkan mahasiswa. Selanjutnya, polisi mengizinkan semua mahasiswa masuk ke ruang panggar dewan, asal tidak anarkis.

Di ruangan itu, mereka diterima empat perwakilan anggota DPRA, yaitu Ir Jufri, Nasruddin, Erli Hasyim, dan Muhibussubri. Intinya keempat anggota dewan itu menerima aspirasi massa Kemas. Selanjutnya, sesuai mekanisme, mereka berjanji mengawasi kinerja Bupati dan Wabup Aceh Selatan untuk menjalankan program prorakyat selama tiga tahun lagi masa kepemimpinan mereka.(sal)

Sumber: Serambi Indonesia
edisi 11 Maret 2010

Ada Apa dengan Pemerintahan Aceh Selatan ?

Dalam sebuah kesempatan, mantan Gubernur Aceh yang juga mantan Rektor Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) Alm Prof Ibrahim Hasan pernah berkelakar dengan memplesetkan nama Kabupaten Aceh Selatan dengan sebutan "Aceh Ketelatan" yang dalam bahasa Aceh berarti keterlambatan.

Melihat perkembangan pembangunan Aceh Selatan saat ini di bawah kendali Pemerintahan Bupati Tgk Husin Yusuf dan Wabup Daska Aziz, memory otak kecil saya kembali teringat dengan guyonan dari salahseorang mantan tokoh politik Aceh yang pernah duduk menjadi menteri dalam kabinet mantan presiden Soeharto itu.

Sebab menurut hemat penulis, ucapan Alm Prof Ibrahim Hasan itu memang benar dan terbukti adanya, indikatornya yaitu dilihat dari segi pembangunan kabupaten Aceh Selatan telah jauh tertinggal dengan Kabupaten baru hasil pemekaran (Abdya dan Aceh Singkil).

Bahkan yang lebih memalukan lagi justru telah tertinggal jauh dengan Pemko Subulussalam yang notabenenya merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Aceh Singkil.

Kemunduran pembangunan Aceh Selatan itu dapat dilihat dari semakin merosotnya mutu pendidikan tingkat Provinsi NAD, di mana dulunya berhasil meraih predikat memuaskan berada di tiga besar dengan mutu pendidikan terbaik, kini justru terbalik sebab berada di urutan tiga dari bawah atau dengan kata lain berada diperingkat terendah.

Demikian juga dibidang pertanian, sebab janji politik Bupati Tgk Husin Yusuf saat berkampanye Pilkada dulu yang bertekad akan mewujudkan swa-sembada beras di Aceh Selatan dengan cara akan menghidupkan atau memfungsikan semua lahan tidur persawahan warga. Ternyata realisasinya hingga telah hampir memasuki 3 tahun usia pemerintahanya semuanya nihil belaka tidak berjalan.

Hal serupa juga terjadi di hampir seluruh SKPD dibawah jajaran Pemda Aceh Selatan, suasana roda pemerintahan setempat sekilas tampak seperti vakum tidak berjalan dengan optimal.

Penyebab semua ini karena tidak adanya sebuah terobosan pembangunan yang konkrit dari Bupati Husin yusuf yang dipersembahkan secara langsung kepada rakyat. Sekilas terlihat kepemimpinan Bupati Husin Yusuf menahkodai roda pemerintahan Aceh Selatan terkesan gamang dan tidak mempunyai target yang jelas.

Itu belum lagi konflik politik yang terjadi di internal Pemda setempat, yang berimbas pada tidak berjalannya komitmen Bupati Husin Yusuf saat melantik para pejabat eselon II dan III pertengahan tahun 2008 lalu, dimana saat itu ia berjanji akan melakukan evaluasi kinerja para pejabat pimpinan SKPD tersebut selama enam bulan pertama sejak menjabat.

Hasilnya? Kembali kita melihat janji tinggal janji dengan tidak ada implementasinya dilapangan, sebab hingga hampir memasuki tahun ke tiga pemerintahannya belum ada satupun evaluasi kinerja pejabat yang dilakukan dan mencopot jabatan yang terbukti berkinerja buruk.

Padahal saat ini telah jelas-jelas terlihat bahwa penyebab tidak adanya terobosan pembangunan Aceh Selatan itu akibat kinerja para pejabat pembantu Bupati itu lemah sehingga tidak dapat memberikan kontribusi pembangunan yang berarti untuk daerah namun sebaliknya keberadaannya hanya menjadi beban keuangan daerah saja.

Desas desus berkembang, Bupati Aceh Selatan tidak punya keberanian untuk melakukan perombakan Kabinet pemerintahannya, sebab di antara para bawahannya pimpinan SKPD itu merupakan hasil titipan dari kelompok-kelompok tertentu yang mejadi tim suksesnya.

Konflik DPRK
Satu-satunya harapan besar rakyat Aceh Selatan akan adanya perubahan pembangunan didaerah itu kepada anggota DPRK setempat yang duduk mewakili mereka.

Tapi harapan itu sepertinya juga tidak berjalan seperti yang diharapkan. Buktinya diawal-awal masa jabatannya duduk sebagai lembaga legislatif yang katanya untuk memperjuangkan aspirasi rakyat, belum apa-apa telah di tuding dalam pengambilan keputusan pimpinan dewan setempat terkesan memaksa kehendak dan melanggar aturan yang ada.

Apabila dugaan ini benar adanya, alangkah sungguh sangat disayangkan akibat sikap egoisme kubu tertentu untuk mengakomodir kepentingan kelompoknya, kepentingan untuk kesejahteraan rakyat yang lebih luas di korbankan.

Sebab, dikhawatrikan apabila sikap egoisme tidak mau surut selangkah masing-masing pihak di DPRK Aceh Selatan itu, semua keputusan yang dihasilkan nantinya pun tidak berarti karena tidak ada dasar hukum yang kuat dan sah. Di mana ujung-ujung nya juga rakyat Aceh Selatan yang dirugikan.

Lalu, yang menjadi pertanyaan publik saat ini, dari banyak persoalan yang muncul di pemerintahan Aceh Selatan tersebut, ada apa dengan pemerintahan Bupati Aceh Selatan Tgk Husin Yusuf ?

Sumber :Catatan Hendri Wartawan Harian Global di Aceh Selatan
edisi 21 November 2009