Dalam sebuah kesempatan, mantan Gubernur Aceh yang juga mantan Rektor Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) Alm Prof Ibrahim Hasan pernah berkelakar dengan memplesetkan nama Kabupaten Aceh Selatan dengan sebutan "Aceh Ketelatan" yang dalam bahasa Aceh berarti keterlambatan.
Melihat perkembangan pembangunan Aceh Selatan saat ini di bawah kendali Pemerintahan Bupati Tgk Husin Yusuf dan Wabup Daska Aziz, memory otak kecil saya kembali teringat dengan guyonan dari salahseorang mantan tokoh politik Aceh yang pernah duduk menjadi menteri dalam kabinet mantan presiden Soeharto itu.
Sebab menurut hemat penulis, ucapan Alm Prof Ibrahim Hasan itu memang benar dan terbukti adanya, indikatornya yaitu dilihat dari segi pembangunan kabupaten Aceh Selatan telah jauh tertinggal dengan Kabupaten baru hasil pemekaran (Abdya dan Aceh Singkil).
Bahkan yang lebih memalukan lagi justru telah tertinggal jauh dengan Pemko Subulussalam yang notabenenya merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Aceh Singkil.
Kemunduran pembangunan Aceh Selatan itu dapat dilihat dari semakin merosotnya mutu pendidikan tingkat Provinsi NAD, di mana dulunya berhasil meraih predikat memuaskan berada di tiga besar dengan mutu pendidikan terbaik, kini justru terbalik sebab berada di urutan tiga dari bawah atau dengan kata lain berada diperingkat terendah.
Demikian juga dibidang pertanian, sebab janji politik Bupati Tgk Husin Yusuf saat berkampanye Pilkada dulu yang bertekad akan mewujudkan swa-sembada beras di Aceh Selatan dengan cara akan menghidupkan atau memfungsikan semua lahan tidur persawahan warga. Ternyata realisasinya hingga telah hampir memasuki 3 tahun usia pemerintahanya semuanya nihil belaka tidak berjalan.
Hal serupa juga terjadi di hampir seluruh SKPD dibawah jajaran Pemda Aceh Selatan, suasana roda pemerintahan setempat sekilas tampak seperti vakum tidak berjalan dengan optimal.
Penyebab semua ini karena tidak adanya sebuah terobosan pembangunan yang konkrit dari Bupati Husin yusuf yang dipersembahkan secara langsung kepada rakyat. Sekilas terlihat kepemimpinan Bupati Husin Yusuf menahkodai roda pemerintahan Aceh Selatan terkesan gamang dan tidak mempunyai target yang jelas.
Itu belum lagi konflik politik yang terjadi di internal Pemda setempat, yang berimbas pada tidak berjalannya komitmen Bupati Husin Yusuf saat melantik para pejabat eselon II dan III pertengahan tahun 2008 lalu, dimana saat itu ia berjanji akan melakukan evaluasi kinerja para pejabat pimpinan SKPD tersebut selama enam bulan pertama sejak menjabat.
Hasilnya? Kembali kita melihat janji tinggal janji dengan tidak ada implementasinya dilapangan, sebab hingga hampir memasuki tahun ke tiga pemerintahannya belum ada satupun evaluasi kinerja pejabat yang dilakukan dan mencopot jabatan yang terbukti berkinerja buruk.
Padahal saat ini telah jelas-jelas terlihat bahwa penyebab tidak adanya terobosan pembangunan Aceh Selatan itu akibat kinerja para pejabat pembantu Bupati itu lemah sehingga tidak dapat memberikan kontribusi pembangunan yang berarti untuk daerah namun sebaliknya keberadaannya hanya menjadi beban keuangan daerah saja.
Desas desus berkembang, Bupati Aceh Selatan tidak punya keberanian untuk melakukan perombakan Kabinet pemerintahannya, sebab di antara para bawahannya pimpinan SKPD itu merupakan hasil titipan dari kelompok-kelompok tertentu yang mejadi tim suksesnya.
Konflik DPRK
Satu-satunya harapan besar rakyat Aceh Selatan akan adanya perubahan pembangunan didaerah itu kepada anggota DPRK setempat yang duduk mewakili mereka.
Tapi harapan itu sepertinya juga tidak berjalan seperti yang diharapkan. Buktinya diawal-awal masa jabatannya duduk sebagai lembaga legislatif yang katanya untuk memperjuangkan aspirasi rakyat, belum apa-apa telah di tuding dalam pengambilan keputusan pimpinan dewan setempat terkesan memaksa kehendak dan melanggar aturan yang ada.
Apabila dugaan ini benar adanya, alangkah sungguh sangat disayangkan akibat sikap egoisme kubu tertentu untuk mengakomodir kepentingan kelompoknya, kepentingan untuk kesejahteraan rakyat yang lebih luas di korbankan.
Sebab, dikhawatrikan apabila sikap egoisme tidak mau surut selangkah masing-masing pihak di DPRK Aceh Selatan itu, semua keputusan yang dihasilkan nantinya pun tidak berarti karena tidak ada dasar hukum yang kuat dan sah. Di mana ujung-ujung nya juga rakyat Aceh Selatan yang dirugikan.
Lalu, yang menjadi pertanyaan publik saat ini, dari banyak persoalan yang muncul di pemerintahan Aceh Selatan tersebut, ada apa dengan pemerintahan Bupati Aceh Selatan Tgk Husin Yusuf ?
Sumber :Catatan Hendri Wartawan Harian Global di Aceh Selatan
edisi 21 November 2009
Melihat perkembangan pembangunan Aceh Selatan saat ini di bawah kendali Pemerintahan Bupati Tgk Husin Yusuf dan Wabup Daska Aziz, memory otak kecil saya kembali teringat dengan guyonan dari salahseorang mantan tokoh politik Aceh yang pernah duduk menjadi menteri dalam kabinet mantan presiden Soeharto itu.
Sebab menurut hemat penulis, ucapan Alm Prof Ibrahim Hasan itu memang benar dan terbukti adanya, indikatornya yaitu dilihat dari segi pembangunan kabupaten Aceh Selatan telah jauh tertinggal dengan Kabupaten baru hasil pemekaran (Abdya dan Aceh Singkil).
Bahkan yang lebih memalukan lagi justru telah tertinggal jauh dengan Pemko Subulussalam yang notabenenya merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Aceh Singkil.
Kemunduran pembangunan Aceh Selatan itu dapat dilihat dari semakin merosotnya mutu pendidikan tingkat Provinsi NAD, di mana dulunya berhasil meraih predikat memuaskan berada di tiga besar dengan mutu pendidikan terbaik, kini justru terbalik sebab berada di urutan tiga dari bawah atau dengan kata lain berada diperingkat terendah.
Demikian juga dibidang pertanian, sebab janji politik Bupati Tgk Husin Yusuf saat berkampanye Pilkada dulu yang bertekad akan mewujudkan swa-sembada beras di Aceh Selatan dengan cara akan menghidupkan atau memfungsikan semua lahan tidur persawahan warga. Ternyata realisasinya hingga telah hampir memasuki 3 tahun usia pemerintahanya semuanya nihil belaka tidak berjalan.
Hal serupa juga terjadi di hampir seluruh SKPD dibawah jajaran Pemda Aceh Selatan, suasana roda pemerintahan setempat sekilas tampak seperti vakum tidak berjalan dengan optimal.
Penyebab semua ini karena tidak adanya sebuah terobosan pembangunan yang konkrit dari Bupati Husin yusuf yang dipersembahkan secara langsung kepada rakyat. Sekilas terlihat kepemimpinan Bupati Husin Yusuf menahkodai roda pemerintahan Aceh Selatan terkesan gamang dan tidak mempunyai target yang jelas.
Itu belum lagi konflik politik yang terjadi di internal Pemda setempat, yang berimbas pada tidak berjalannya komitmen Bupati Husin Yusuf saat melantik para pejabat eselon II dan III pertengahan tahun 2008 lalu, dimana saat itu ia berjanji akan melakukan evaluasi kinerja para pejabat pimpinan SKPD tersebut selama enam bulan pertama sejak menjabat.
Hasilnya? Kembali kita melihat janji tinggal janji dengan tidak ada implementasinya dilapangan, sebab hingga hampir memasuki tahun ke tiga pemerintahannya belum ada satupun evaluasi kinerja pejabat yang dilakukan dan mencopot jabatan yang terbukti berkinerja buruk.
Padahal saat ini telah jelas-jelas terlihat bahwa penyebab tidak adanya terobosan pembangunan Aceh Selatan itu akibat kinerja para pejabat pembantu Bupati itu lemah sehingga tidak dapat memberikan kontribusi pembangunan yang berarti untuk daerah namun sebaliknya keberadaannya hanya menjadi beban keuangan daerah saja.
Desas desus berkembang, Bupati Aceh Selatan tidak punya keberanian untuk melakukan perombakan Kabinet pemerintahannya, sebab di antara para bawahannya pimpinan SKPD itu merupakan hasil titipan dari kelompok-kelompok tertentu yang mejadi tim suksesnya.
Konflik DPRK
Satu-satunya harapan besar rakyat Aceh Selatan akan adanya perubahan pembangunan didaerah itu kepada anggota DPRK setempat yang duduk mewakili mereka.
Tapi harapan itu sepertinya juga tidak berjalan seperti yang diharapkan. Buktinya diawal-awal masa jabatannya duduk sebagai lembaga legislatif yang katanya untuk memperjuangkan aspirasi rakyat, belum apa-apa telah di tuding dalam pengambilan keputusan pimpinan dewan setempat terkesan memaksa kehendak dan melanggar aturan yang ada.
Apabila dugaan ini benar adanya, alangkah sungguh sangat disayangkan akibat sikap egoisme kubu tertentu untuk mengakomodir kepentingan kelompoknya, kepentingan untuk kesejahteraan rakyat yang lebih luas di korbankan.
Sebab, dikhawatrikan apabila sikap egoisme tidak mau surut selangkah masing-masing pihak di DPRK Aceh Selatan itu, semua keputusan yang dihasilkan nantinya pun tidak berarti karena tidak ada dasar hukum yang kuat dan sah. Di mana ujung-ujung nya juga rakyat Aceh Selatan yang dirugikan.
Lalu, yang menjadi pertanyaan publik saat ini, dari banyak persoalan yang muncul di pemerintahan Aceh Selatan tersebut, ada apa dengan pemerintahan Bupati Aceh Selatan Tgk Husin Yusuf ?
Sumber :Catatan Hendri Wartawan Harian Global di Aceh Selatan
edisi 21 November 2009
Tidak ada komentar:
Posting Komentar