Aceh Selatan Mundur dari PKA

Kontingen Aceh Selatan memutuskan untuk mundur dari ajang Pekan Kebudayaan Aceh (PKA) V, karena kecewa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) batal mengunjungi anjungan daerah penghasil pala itu.

“Malam ini, kami kembali ke Aceh Selatan dan kontingen kami sudah bersiap-siap untuk pulang,” tegas Bupati Aceh Selatan, Husin Yusuf, kepada wartawan, di Banda Aceh, Kamis.
Keputusan mundur dari PKA yang berlangsung 2 – 11 Agustus diambil dalam musyawarah dengan tokoh masyarakat Aceh Selatan. Ia mengaku sangat kecewa dan malu terhadap sikap panitia PKA yang tiba-tiba mengubah jadwal.

Sebelumnya, dijanjikan SBY berkunjung ke anjungan Aceh Selatan setelah membuka PKA dan Aceh International Expo 2009 di Stadion H Dimurtala, Lampineueng, Rabu sore. Selain itu, anjungan Dekranas Aceh dan Banda Aceh juga dijadwalkan dikunjungi SBY. Tapi, presiden hanya mengunjungi kedua stand itu dan Aceh Besar yang tak termasuk dalam jadwal.

Setelah kejadian itu, anjungan Aceh Selatan ditutup sejak Rabu malam. Pantauan acehkita.com, Kamis pagi, di pintu masuk anjungan Aceh Selatan tertempel tripleks bertuliskan ‘Ditutup’. Di dalamnya, sejumlah petugas sibuk menggulung semua pajangan.

“Ini penghinaan kepada masyarakat Aceh Selatan,” kata Muhammad Hadlan, seorang petugas anjungan, sambil menggulung pelaminan. “Kami sudah siapkan semua. Cinderamata, oleh-oleh hasil kerajinan masyarakat di sana dan prasasti. Sekarang tidak ada yang teken prasasti itu.”

Sementara Asmir, seorang anggota DPRK Aceh Selatan meminta Gubernur Aceh Irwandi Yusuf bertanggung jawab atas ‘insiden’ tak dikunjungi SBY. “Kami tidak menyalahkan siapa-siapa. Tapi kami merasa dilecehkan,” ujarnya, seraya menambahkan Pemkab Aceh Selatan mengeluarkan dana Rp 3,9 milyar untuk ikut kegiatan PKA V.

Seluruh kontingen yang berjumlah sekitar 600 orang, menurut Husin, terlibat dalam mempersiapkan kedatangan SBY ke anjungan Aceh Selatan. Malah, Paspampes telah beberapa kali memeriksa rumah adat Aceh Selatan di Taman Ratu Safiatuddin itu.

Bentuk kekecewaan yang ditunjukkan Husin pada Rabu petang adalah ia langsung membuka baju dan hanya tinggal mengenakan kaus dalam sambil kemudian meninggalkan anjungan untuk keluar dari arena PKA yang diiringi ratusan warga Aceh Selatan.

“Segala sesuatu sudah kami persiapkan untuk menyambut kedatangan presiden, ternyata kunjungan itu tidak jadi. Saya merasa telah dipermalukan. Saya merasa seperti di alam kurang kesadaran, makanya saya buka baju,” kata Husin.

Sebenarnya, ujar dia, pihaknya tidak memaksakan SBY berlama-lama di anjungan Aceh Selatan, tetapi hanya tiga menit. Persiapan menyambut kedatangan presiden disiapkan dengan menggelar karpet merah dari pintu gerbang hingga anjungan, memasang papan ucapan selamat datang dan satu prasasti yang akan ditandatangani SBY sebagai tamu kehormatan.

Sumber: ACEHKITA.COM
edisi 06/08/2009

Kinerja Pejabat Aceh Selatan Melorot, Bupati Terkesan Ragu Lancarkan Mutasi

Kinerja sebagian besar pejabat Aceh Selatan dilaporkan melorot sehubungan berkembang rumor terjadi gelombang mutasi secara besar-besaran. Sementara Bupati terkesan masih ragu sehingga mutasi para penjabat belum menjadi kenyataan. Bupati diimbau tidak perlu ragu-ragu mengambil kebijakan mutasi pejabat yang berkinerja buruk dan bertujuan untuk perbaikan kinerja dan penyegaran.

Kesan bahwa Bupati ragu melancarkan mutasi pejabat disampaikan Wakil Ketua DPRK Aceh Selatan, Ridwan Mas SAg dan anggota DPRK, Azmir SH kepada Serambi, Sabtu (13/9), kemarin. “Bupati sudah berjanji mengevaluasi kinerja pejabat, kemudian berkembang isu bakal terjadi pergantian pejabat secara besar-besaran. Dampaknya kinerja pejabat melorot, namun toh mutasi belum menjadi kenyataan,” kata Azmir, anggota Dewan asal Labuhan Haji Barat.

Dalam hal ini, kata Azmir, Bupati harus tegas dalam mengambil kebijakan mutasi dan tidak perlu ragu-ragu melancarkan mutasi pejabat. “Bila evaluasi yang sudah dilaksanakan sekian lama itu meperlihatkan kinerja mengecewakan, kenapa tetap dipertahankan,” kata wakil rakyat, ini. Azmir tidak mengetahui penyebab sehingga bupati terkesan ragu melancarkan mutasi, sementara isu mutasi semakin meriah sehingga semengat kerja pejabat menurun drastis. Suasana lesu karena menganggap dirinya bakal diganti, menurut Azmir melanda sebagian besar pejabat kepala dinas, badan dan kantor, termasuk sejumlah camat, kepala bidang sampai para kepala sekolah.

“Kami minta bupati harus tegas dan tidak perlu ragu. Bila dibiarkan mengambang akan berdampak buruk terhadap pelayanan masyarakat,” katanya. Dalam kebijakan mutasi pejabat, Azmir minta diperhatikan kemampuan dan latar belakang disiplin ilmu sehingga nantinya pejabat yang ditempatkan dalam jabatan tertentu mampu melaksanakan tugasnya, tidak seperti dilakukan sebelumnya.

Tentang adanya kesan keraguan Bupati mengambil kebijakan mutasi juga datang dari Wakil Ketua DPRK Aceh Selatan, Ridwan Mas. Dikatakan, Dewan mendukung kebijakan mutasi pejabat sepanjang bertujuan untuk penyegaran dan perbaikan kinerja serta tercapai efisiensi. Tapi ditekankan penempatan pejabat dalam jabatan tertentu harus sesuai dengan latar belakang pendidikan dan pengaman kerja yang cukup. “Jangan sampai terjadi penempatan pejabat tidak sesuai dengan bidangnya sehingga tujuan mutasi tidak tercapai,” katanya.

Sementara Bupati Aceh Selatan, Tgk Husin Yusuf menjawab wartawan di Tapaktuan, Jumat (12/6) kembali mengemumkan rencananya memutasi pejabat secara-besaran, terutama mereka yang berkinerja buruk. “Mutasi kita rencanakan dalam minggu ini,” katanya. Tapi pejabat yang terkena mutasi itu, menurut Bupati Tgk Husin Yusuf, sebagian besar mereka yang menempati eselon IV dan III serta pejabat eselon II yang sedang menjalani proses hukum karena diduga melakukan tindak pidana korupsi.

Meskipun tidak disebutkan nama, tapi pejabat Aceh Selatan dalam proses hukum sekarang adalah Kadis Kelautan Perikanan, Ir HA dan Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan keluarga Sejahtera PMPP-KS), Drs YI. Bupati Husin Yusuf menambahkan, mutasi kali kedua di bawah kepemimpinannya itu dilakukan berdasarkan hasil evaluasi kinerja yang telah dilakukan lebih dari enam bulan terakhir. “Saya tetap komitmen tentang hasil evaluasi. Mereka (pejabat) berkinerja buruk diganti dengan figur yang dinilai berbobot,” katanya.

Tentang penilaian ragu dan tidak tegas dalam hal mutasi karena proses evaluasi kinerja pejabat sudah berlangsung lama mencapai hampir sembilan bulan, Bupati Aceh Selatan, Husin Yusuf mengatakan, proses evaluasi semula diharapkan tuntas selama enam bulan, tapi dalam pelaksanaannya tidak semudah seperti dibayangkan masyarakat. “Saya menginginkan, biar lambat, asalkan mencapai sasaran seperti diharapkan,” kata Bupati Tgk Husin Yusuf kepada wartawan.(*/nun)

Sumber: Serambi indonesia
edisi 14 Juni 2009

Hasil Tes CPNS 2008 Aceh Selatan diduga Sarat KKN

Sejumlah elemen masyarakat di Aceh Selatan mendesak Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) setempat segera membentuk tim Panitia Khusus (Pansus) untuk mengusut dugaan Praktek Kolusi Korupsi dan Nepotisme (KKN) dalam hasil tes CPNS formasi 2008 yang diumumkan Jumat (13/2) lalu. Dugaan adanya praktik KKN itu muncul karena nama-nama peserta yang dinyatakan lulus kebanyakan dari keluarga dekat para pejabat didaerah itu, sehingga hal itu sangat mengecewakan masyarakat peserta lainnya yang hanya mengandalkan bekal ilmu yang dia miliki.

"Tes CPNS ini terkesan hanya formalitas saja, sarat KKN, dan peserta yang lulus sudah dikondisikan sebelumnya," ujar Salah seorang warga Sawang, Aceh Selatan, Anhar (25), kepada wartawan Sabtu.

Dia mempertanyakan mengapa semua keluarga Wakil Bupati (Wabup) Aceh Selatan Daska Aziz, yang ikut tes semuanya lulus. Dicontohkannya, istri Wabup yang bernama Eva Murtisal dengan nomor tes 06050047 lulus pada dua formasi, yakni formasi S1 Biologi/Akta IV dan S1 Bahasa Indonesia/Akta IV. "Tidak hanya itu, lima saudara Wabup dan saudara istrinya juga lulus semua," sebutnya.

Pernyataan serupa juga disampaikan LSM yayasan Aceh Semesta (YAS) Aceh selatan dalam realise nya yang dibagikan kepada wartawan di Tapaktuan Sabtu (14/2) menanggapi keresahan masyarakat setempat yang merasa di "zalimi" terhadap hasil tes itu.

"Terhadap pengumuman hasil Tes CPNS 2008 tersebut, telah menimbulkan prasangka buruk dikalangan masyarakat terhadap pemerintah Aceh Selatan saat ini, karena dari hasil tes itu sangat jelas terlihat mayoritas orang-orang dekat dengan kalangan pejabat tertentu saja yang lulus" kata Juru bicara LSM YAS, Adi Darmawan.

Akibat "Kerakusan"

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Aceh Selatan, Drs.Rahimanuddin ketika dikonfirmasi terkait masalah tersebut, menyesalkan sikap Wakil Bupati (Wabub) Aceh Selatan yang dinilainya terlalu berambisi dan "Rakus" dengan lebih mementingkan kepentingan pribadinya dari pada khalayak ramai.

"Wabup terlalu mementingkan kepentingan pribadinya, hal itu terbukti disaat rapat koordinasi terakhir di Banda Aceh dengan Gubernur mengenai penetapan CPNS yang akan diumumkan itu, dimana saat itu Wabup hadir sendiri tanpa berkoordinasi lagi dengan BKD serta Bupati, dia beranggapan lebih pandai dia dengan Bupati sehingga Bapak Bupati tidak dilibatkan lagi dalam hal ini"bebernya.

Diakuinya, dalam penetapan tersebut benar-benar tidak ada rasa keadilan karena sekitar 80% CPNS yang lewat tersebut merupakan orang-orang yang direkomendasikan wabup. Hanya sekitar 20% saja yang betul-betul lewat murni.

"Biar aparat penegak hukum saja yang akan membuktikan kebenaran dari sebuah kebijakan yang otoriter ini, sehingga masyarakat tidak beranggapan buruk terhadap kinerja BKD Aceh Selatan"tuturnya.

Turunkan Pansus

Menanggapi kemelut hasil tes CPNS 2008 Aceh selatan yang sarat KKN itu, DPRK setempat berjanji dalam waktu dekat akan segera menurunkan tim pansus mengusut dugaan praktek "kotor" itu.

"Saya telah berkoordinasi dengan pimpinan dewan untuk secepatnya dibentuk tim pansus dan dapat dipastikan hari senin ini tim akan segera bekerja" kata ketua komisi C DPRK, T.Mudatsir. (Hendri.Z)

sumber: achehpress.com
edisi 14/02/2009

Husin-Daska Harus Hindari KKN

Solidaritas Masyarakat Anti Korupsi (Somasi) Aceh Selatan, meminta kepada Bupati dan wakil Bupati Aceh Selatan, agar dalam menyusun kabinet baru yang akan menduduki jabatan-jabatan strategis di pemerintahan harus berasal dari orang-orang yang bersih dan mempunyai kapasitas serta krediblitas yang tinggi. Hal ini perlu dilakukan oleh Husen-Daska, untuk mereformasi sistem birokrat di daerah itu demi menuju Aceh Selatan yang baru dan maju.

“Kegagalan pemerintahan yang terdahulu harus dapat dijadikan sebagai cerminan dan pelajaran bagi pemeritah sekarang. Pola-pola seperti itu harus diubah oleh pemerintahan Husen – Daska, agar pemerintahan Aceh Selatan yang baik dan bersih (clean and good governance) tahun 2008 - 2013 dapat terwujud,” ujar Ketua LSM Somasi, Saiful Bismi kepada Serambi, Rabu (20/8) sehubungan akan digulirkannya mutasi besar-besaran dijajaran Pemkab itu.

Dikatakan, dua periode masa kepemimpin pemerintahan yang terdahulu dalam memimpin Aceh Selatan, yang dinilai oleh berbagai kalangan masyarakat, gagal dan tidak ada kemajuan pembangunan yang signifikan, karena para pejabat pemerintah yang ditempatkan di suatu instansi bukan berdasarkan kapasitas, melainkan mereka yang mayoritas tidak memiliki sumber daya manusia (SDM) yang handal, sehingga program-program pemerintah tidak dapat berjalan sesuai dengan harapan pemerintah dan masyarakat. (az)

Sumber: Serambi Indonesia,
edisi 21 Agustus 2008

UN Aceh Selatan 30 Persen Tidak Lulus

Hasil Ujian Nasional (UN) 2008 yang diumumkan, Sabtu (14/6) menyatakan 30 persen dari 1.132 siswa SMA/MA di Aceh Selatan tidak lulus.

Kepala Dinas Dikpora Aceh Selatan DrsH.Syamsulijar kepada wartawan di ruang kerjanya, Senin (16/6) mengatakan, persentase kelulusan UN 2008 ini lebih rendah dibanding tahun ajaran sebelumnya.

Hal ini disebabkan antara lain tingkat kemampuan siswa dalam menjawab soal-soal rendah dan kemungkinan ada peserta yang tidak mengikuti UN akibat sakit dan lain sebagainya.

“Kita tidak bisa memungkiri hasil UN tahun ini rendah antara lain disebabkan faktor kemampuan siswa dan ada kesalahan teknis. Masalah ini akan dievaluasi,” kata Syamsulijar.

Diakui ada salah satu jurusan di SMA Trumon, yakni jurusan IPS yang tidak menghasilkan lulusan atau nol persen.

Hal itu sangat ironis bila dibandingkan dengan SMA lain di kabupaen itu yang tingkat kelulusannya seratus persen. Salah satu SMA yang persentase kelulusannya mencapai 100 persen adalah SMA Unggul Tapaktuan.

Berkaitan dengan penyelenggaran UN 2008 ini, Dinas Dikpora Aceh Selatan juga mengumumkan tentang nilai UN secara murni berdasarkan kategori klasifikasi.

Masing-masing untuk mata pelajaran pokok adalah C dan standar deviasi 5,19, nilai rata-rata 38,90, nilai terendah 23,40 dan nilai tertinggi 51,85.

Khusus tingkat kelulusan jurusan IPS SMAN 1 Trumon dengan jumlah siswa 48 orang tidak ada yang lulus atau nol persen membuat Wabup Aceh Selatan Daska Aziz prihatin.

“Kita tentu sangat prihatin atas capaian persentase yang rendah tersebut termasuk juga terhadap sekolah yang nol persen,” katanya.

Secara rinci disebutkan, siswa tingkat SMA/MA di seluruh Aceh Selatan dari jurusan IPA 1.338 yang tidak lulus mencapai 311 siswa atau 23,244 persen, jurusan IPS dari jumlah siswa 1.587 yang mengikuti ujian yang tidak lulus mencapai 499 atau 31,44 persen. Sedangkan SMK mengikuti ujian 207 orang, tidak lulus 77 orang atau 37,198 persen.

Sumber: Harian analisa

APBK Menurun, Aceh Selatan Diambang Kolaps

Anggaran Penerimaan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Selatan yang terus menurun, pada saat yang sama belanja tidak langsung (belanja aparatur) cenderung meningkat, dilihat sebagai gejala buruk yang tengah membawa daerah itu ke ambang keruntuhan.

"Jika kita tidak segera keluar dari kondisi buruk sekarang ini, Aceh Selatan akan terseret ke ambang kolaps," kata Ketua Panitia Anggaran DPRK, Jirhan,SP kepada wartawan di Tapaktuan.

Berbagai kalangan yang dimintai tanggapannya, Selasa (2/2) menyebutkan, kecenderungan penurunan APBK ini sebetulnya sudah terlihat sejak dua tahun terakhir (2008-2009). Situasi buruk ini seharusnya secara otomatis memicu keprihatinan dan membangkitkan kesadaran kolektif andai rasa peka dan rasa peduli demi kepentingan daerah terkelola dengan baik di lingkup pihak-pihak terkait.

"Tapi kesan menonjol akhir-akhir ini, masing-masing terkesan jalan sendiri-sendiri dan kata sinerji kehilangan makna atau hanya terpateri dalam slogan belaka," kata seorang sumber di Tapaktuan.

Menyinggung seputar ancaman bumi pala tengah terseret ke ambang kolaps, Jirhan, sehari sebelumnya, Senin (1/2), dalam jumpa pers di gedung dewan mengaku, kecenderungan pergerakan dua aspek-APBK dan belanja tidak langsung-yang berbanding terbalik masih terlihat di dalam proyeksi Plapon Pengguna Anggaran Sementara (PPAS) dan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) tahun anggaran 2010 ini yang diajukan eksekutif ke lembaga legislatif.

Dengan nilai proyeksi anggaran sebesar Rp435.514.108. 542 dan jumlah pendapatan sebesar Rp418.616.639.000, ketimpangan tajam terlihat begitu menonjol di antara porsi belanja tidak langsung dan belanja langsung. Membengkaknya belanja tidak langsung telah menyedot "jatah" belanja langsung (belanja publik) dengan rincian: belanja tidak langsung Rp341. 096.639.000, belanja langsung (belanja publik) hanya sebesar Rp94.417.469.542.

Lain lagi, dari kocek belanja publik yang tak seberapa itu masih dibebankan untuk kepentingan aparatur dengan item biaya operasional administrasi belanja barang dan jasa serta honorer tim pengadaan barang dan jasa. "Akhirnya belanja publik tinggal 20 persen dari total proyeksi anggaran. Kebijakan ini sangat kita sayangkan," kata Jirhan,SP dari Partai Aceh.

PAD Tak Mengesankan

Mengungkapkan keprihatinnya terhadap kondisi Aceh Selatan saat ini, Jirhan juga menyinggung kebijakan PAD yang cenderung menetapkan target pada tingkat yang tidak mengesankan adanya suatu upaya mencapai perubahan. Sebagaimana usulan pihak eksekutif, target tahun ini malah menurun menjadi Rp15 miliar dibanding tahun 2009 sebesar Rp19 miliar.

Dikatakan, lemahnya semangat memburu PAD merupakan cerminan suatu kegagalan. "Pemkab Aceh Selatan gagal dalam menggarap PAD," katanya seraya menambahkan, pola dan sistem yang dipakai selama ini dalam upaya pencapaian APD lebih cenderung menunggu ketimbang berupaya mengejar objek.

Dan tumpang tindihnya sistem pemungutan merupakan sisi lain yang lebih buruk dan perlu segera dibenahi. Semisal pungutan bahan galian golongan C, terkesan ada rebutan dari pihak yang seharusnya tidak berkompeten memungut. Yaitu, Dinas PU dan Dispenda juga memungut melalui petugas di tingkat kecamatan.

"Padahal yang paling berhak memungut retribusi bahan galian golongan C adalah Dinas Pertambangan dan Enerji," kata Jirhan menjawab pertanyaan. Ditambahkan, dan yang tak kalah mengecewakan seputar pajak reklame yang hingga kini tidak jelas eksistensinya disebabkan Pemkab belum memiliki qanun tentang itu.

Menurut Jirhan,pihak legislatif akan berupaya mendorong Pemkab untuk menertibkan sistem pemungutan PAD agar hasilnya lebih efektif sekaligus mengusul dibentuknya qanun tentang retribusi daerah untuk sektor-sektor pungutan yang selama ini tidak tercover.

Menjawab pertanyaan tentang langkah terpuji apa sebaiknya yang dilakukan untuk menyelamatkan daerah dari ancaman kolaps, ada banyak hal yang bisa dilakukan untuk itu. Antara lain, eksekutif (dalam hal ini SKPD) harus lebih aktif menjemput dana "ke luar daerah" agar tidak semata-mata bergantung pada APBK untuk pembangunan publik.

Untuk itu dia mengimbau Bupati Husin Yusuf bersikap tegas menggeser saja pejabat-pejabat yang tidak mampu berbuat. "Ini perlu evaluasi terlebih dulu sebelum menggeser mereka yang tidak mampu untuk digantikan oleh mereka yang betul-betul mampu," tandasnya. (ma)

Sumber: Analisadayly

Pengesahan APBK Aceh Selatan Dipaksakan, Masyarakat Segel Gedung Dewan

Sekitar 100 orang warga yang tergabung dalam Simpul Masyarakat Sipil dan Mantan Kepala Desa dalam Kabupaten Aceh Selatan berdemo ke gedung DPRK setempat, Kamis (28/2) siang. Karena merasa aspirasi dan harapan mereka tak disahuti, setelah dua jam beraksi dan bernegosiasi, para pengunjuk rasa akhirnya memasang kayu segel pada tiang di depan pintu gedung dewan tersebut. Dalam aksi itu pengunjuk rasa meminta pimpinan dewan supaya menunda pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Selatn Tahun 2008, karena pengesahan anggaran yang dijadwalkan Jum´at (29/2) hari ini dinilai terlalu dipaksakan dan tidak berpihak kepada rakyat.

Aksi yang berlangsung pukul 12.00 14.0 WIB itu diramaikan oleh massa yang berdatangan dari berbagai kecamatan mengendarai mobil dan sepeda motor. Sebelum menuju gedung dewan, mereka berkumpul di depan Masjid Istiqamah Tapaktuan.

Massa baru bergerak ke gedung dewan sekitar pukul 11.45 WIB dengan berjalan kaki. Menempuh jarak sekitar 700 meter, mereka dikawal ketat oleh petugas keamanan dari Polres Aceh Selatan. Massa yang

mengusung sejumlah spanduk dan poster, tiba di gedung dewan sekitar pukul 12.00 WIB. Dalam atribut demo itu mereka nukilkan aneka kalimat. Di antaranya, Kelewang bukan solusi, Bung! Gedung dewan bukan arena tinju , Kembalikan aset daerah yang berpindah tangan , dan Pak Dewan jangan paksakan kehendak.

Selain itu ada juga spanduk yang mengarah ke pribadi Bupati Aceh Selatan, Machsalmina Ali. Mach, rapormu merah, tolak RAPBK 2008 yang tak berpihak kepada rakyat .

Saat para pengunjuk rasa tiba, beberapa anggota dewan hendak bepergian menghadiri undangan kenduri di rumah salah seorang pegawai di daerah itu. Namun, karena melihat massa datang dengan mengusung spanduk dan poster, para pimpinan dewan bersama anggota dan staf sekretariat dewan (setwan) mengurungkan niatnya pergi.

Ketua DPRK Aceh Selatan, H Abdul Salam dan Wakil Ketua Ridwan Mas bersama anggota dewan lainnya mengajak massa untuk maju ke depan agar bisa bernaung di tempat yang teduh. Namum, ajakan tersebut ditolak mentah-mentah. Sebaliknya, mereka minta anggota dewan berdiri bersama sama mereka di bawah terik matahari.

Lalu, dengan menggunakan pengeras suara mereka secara bergantian meneriakkan yel yel yang meminta supaya RABPK 2008 yang akan disahkan dalam sidang paripurna hari ini ditunda, karena tak berpihak ke rakyat.

Aksi demo itu sempat terhenti beberapa menit, kemudian dilanjutkan usai azan zuhur berkumandang.

Suasana sempat tegang, ketika para anggota dewan meninggalkan massa yang hendak memasuki gedung dewan. Namun, suasana sedikit terkendali setelah Wakil Ketua DPRK Aceh Selatan, Ridwan Mas, bersama beberapa anggota dewan ke luar gedung menghampiri massa.

Ridwan yang berada di tengah tengah massa itu berjanji akan menyikapi semua tuntutan yang disampaikan Saiful Bismi (Somasi) yang mewakili beberapa pegiat LSM dan mantan kades.

Kita akan musyawarahkan masalah ini dengan pimpinan dan anggota dewan lainnya, kata Ridwan yang dua pekan lalu terlibat adu otot dengan T Mudatsir dari Fraksi Partai Golkar gara-gara Mudatsir merobek press release yang sedang diketik oleh staf setwan atas suruhan Ridwan Mas.

Meski Ridwan Mas berjanji membicarakan tuntutan para demonstran dengan pimpinan dewan, tapi massa yang umumnya pria dewasa itu tetap bertahan di halaman gedung.

Bahkan, ketika para anggota dewan kembali masuk gedung, massa nekat memasang sebilah papan pada salah satu pilar di depan pintu gedung tersebut dan menorehkan tulisan Kantor ini segera disegel.

Massa membubarkan diri sekitar pukul 15.30 WIB setelah 12 delegasi yang dipimpin Denni Irmansyah merasa tidak mendapatkan jawaban konkret dalam pertemuan di ruang rapat yang dipimpin Ridwan Mas. Setelah itu barulah satu per satu anggota dewan yang berada di dalam gedung tersebut ke luar.

Ke-20 elemen masyarakat yang berunjuk rasa itu, antara lain, Saiful Bismi dari Somasi, Sarbunis (YGHL), Deni Irmansyah (Yas), Mukhlis (PB HAM Pos Meulaboh), Darhusen (Porpel), Yoserizal (IPTA), Hartini (LP2S), Asraf Fuadi (PEKA), Sudirjo (HAMAS), Riswan Haris (FLA), Verizal (Insosdes), Tasaruddin HS (Topan RI), Ridha Nispu (SPKP AM), Baiman Fadli (Yapala), M Yunan (YMM), Heriansyah (JKMA), Mirjas (LPMA), Masrijal (Rimba Tajaga), dan Mohd Alhamda (LBH Pos Meulaboh).

Aneka tuntutan

Dalam aksi itu, para pengunjuk rasa membagi-bagikan dokumen pernyataan sikap mereka, berisi aneka tuntutan, dan ditandatangani oleh 13 pimpinan dari 20 LSM yang ikut dalam aliansi itu.

Mereka menilai, pembahasan LKPJ lima tahunan hanya formalitas belaka, karena tak adanya kebijakan penuh DPRK dalam mengontrol dan mengawasi setiap penggunaan anggaran daerah.

Selain itu, RAPBK terkesan dipaksakan pengesahannya, padahal qanun tentang perampingan organisasi pemerintahan daerah sampai sekarang belum disahkan dengan mengacu pada PP 41 Tahun 2007 dan Permendagri Nomor 57 Tahun 2007.

DPRK setempat dinilai telah mendahului pembahasan Qanun RAPBK Tahun 2008, sehingga dikhawatirkan akan mengalami pemborosan anggaran terhadap dinas atau badan yang terkena perampingan.

Penyusunan RAPBK, juga dinilai tidak menunjukkan keberpihakan pemerintah kepada rakyat, karena banyak alokasi anggaran yang digunakan untuk aparatur pemerintah dengan porsi 70% untuk belanja aparatur dan 30% untuk publik. Banyak pula aset daerah yang dinilai proses alih status kepemilikannya tidak sesuai prosedur.

Dalam petitumnya, para pengunjuk rasa mendesak DPRK supaya dalam pembahasan dan pengesahan RAPBK tahun 2008 haruslah mengacu pada asas transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan memperbesar alokasi anggaran belanja publik dari belanja aparatur.

Mereka juga mendesak DPRK menunda pengesahan RAPBK tahun 2008 sebelum merampingkan organisasi perangkat daerah sesuai dengan PP Nomor 41 Tahun 2007 dan Kepmendagri Nomor 57, sehingga tidak terjadi pemborosan anggaran.

Pengunjuk rasa juga meminta agar pimpinan dewan menarik kembali mobil yang telah didem, karena prosesnya tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 17 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Secara khusus mereka mendesak Badan Kehormatan Dewan (BKD) agar menyelidiki indikasi para anggota dewan yang menerima fee sebesar 34 persen dari setiap satuan kerja (satker) pemerintah daerah sebagaimana diberitakan Serambi Indonesia edisi Sabtu, (23/2).

Massa juga meminta BKD menindak Syahrul Miswar (wakil ketua) yag melakukan tindakan di luar kewenangannya di Puskesmas Labuhan Haji pekan lalu.

Warga juga mendesak DPRK agar dalam pembahasan RAPBK tahun 2008 dan tahun berikutnya harus melibatkan komponen masyarakat yang ada di kabupaten itu, sehingga asas good governance dalam pengelolaan anggaran dapat terwujud.

Apabila pernyataan sikap ini tidak ditindaklanjuti oleh anggota dewan, maka kami akan menyegel dan menduduki gedung dewan terhomat ini, cetus para pengunjuk rasa dalam petisinya.

Setelah berdemo dua jam, tanpa perlu menunggu lama respons yang diharapkan dari lembaga dewan, akhirnya massa menaruh papan segel di pilar dekat pintu depan Gedung DPRK Aceh Selatan dan menorehkan kalimat Kantor ini segera disegel . (az)

Sumber Berita : Serambi Indonesia
Edisi : 29 Februari 2008